Sekertariat DPRD Sulbar Teken Kontrak Kerja Sama Dengan LPPM Unhas

GlobalSulbar.com, Mamuju – Dalam rangka penyusunan naskah akademik mengenai pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Sulawesi Barat, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Barat resmi menandatangani kontrak kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin (LPPM Unhas), di Kampus Unhas, Makassar, Jumat 6 September 2024.

Penandatanganan Kontrak Kerjasama tersebut dihadiri oleh Sekertaris LPPM Unhas, Prof Surahman Hamzah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sekretariat DPRD Sulawesi Barat, Kabag Persidangan, Musra Awaluddin, mewakili Sekertaris Dewan (Sekwan).

Musra Awaluddin mengatakan, kerja sama ini sangat penting untuk memperkuat kebijakan daerah dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

“Kami berharap dengan adanya naskah akademik ini, Sulawesi Barat dapat memiliki panduan yang lebih baik dalam pengelolaan potensi maritim, baik untuk kesejahteraan masyarakat pesisir maupun pelestarian lingkungan,” katanya

Pada kesempatan itu juga, Prof. Surahman Hamzah menyampaikan komitmennya untuk memberikan kajian ilmiah yang mendalam serta solusi inovatif bagi pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Barat.

“Kami siap mendukung Sulawesi Barat dalam menyusun kebijakan yang berbasis riset dan teknologi, agar pemanfaatan sumber daya alam dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas,” ujarnya.

Ia berharap, kerja sama ini akan melahirkan kebijakan strategis yang mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan Sulawesi Barat, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Naskah akademik ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari potensi ekonomi, kelestarian lingkungan, hingga perlindungan hak-hak nelayan lokal.

Untuk diketahui, Penandatanganan kontrak ini merupakan langkah awal dari proses penyusunan naskah akademik yang diproyeksikan selesai dalam beberapa bulan ke depan.

Setelah naskah akademik diselesaikan, hasil kajian akan menjadi acuan dalam penyusunan peraturan daerah (Perda) yang akan mengatur tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan di Sulawesi Barat.

***

Pos terkait